LUWU TIMUR – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari tingginya
Fraksi PAN Dorong Optimalisasi PAD dan Transparansi Pengelolaan APBD
LUWU TIMUR – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat kemandirian fiskal melalui
Fraksi PAN Soroti Kualitas Infrastruktur dalam Pertanggungjawaban APBD 2025
LUWU TIMUR – Kualitas pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam penyampaian
Fraksi PAN Terima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dengan Tujuh Catatan Evaluasi
LUWU TIMUR – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Fraksi NasDem Minta Rekomendasi DPRD Jadi Dasar Penyempurnaan Kebijakan Fiskal
LUWU TIMUR – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban
Fraksi NasDem Apresiasi Sinergi DPRD dan Pemda dalam Pembahasan APBD 2025
LUWU TIMUR – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur mengapresiasi sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam proses pembahasan Rancangan
Fraksi NasDem: Pertanggungjawaban APBD Jadi Instrumen Evaluasi Pembangunan Daerah
LUWU TIMUR – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya sebatas memenuhi amanat regulasi, tetapi
Fraksi NasDem Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Perda
LUWU TIMUR – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Fraksi GPR Apresiasi Peran DPRD dan Pemda dalam Pembahasan Ranperda APBD 2025
LUWU TIMUR – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Rancangan
Fraksi GPR Minta Pertanggungjawaban APBD Jadi Bahan Evaluasi Kinerja Pemerintah
LUWU TIMUR – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dijadikan sebagai
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 7
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.