LUWU TIMUR – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dijadikan dasar penyempurnaan kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Muhammad Iwan, saat membacakan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jumat (10/7/2026).
Fraksi NasDem menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Menurut Fraksi NasDem, hasil pembahasan yang dilakukan bersama DPRD serta komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Oleh karena itu, Fraksi NasDem menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan seluruh rekomendasi evaluatif menjadi dasar penyempurnaan kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan,” kata Muhammad Iwan.
Fraksi NasDem berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga pelaksanaan APBD pada tahun-tahun mendatang semakin efektif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. (*)
