LUWU TIMUR – Berbagai persoalan sosial ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur dalam pendapat akhir terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erick Estrada, menyebut sejumlah persoalan seperti konflik lahan atau konflik agraria, aktivitas pertambangan, kelangkaan BBM dan gas subsidi, dampak lingkungan, kriminalitas hingga kekeringan yang berdampak terhadap sektor pertanian dan perkebunan.
Hal tersebut disampaikan Erick dalam rapat paripurna DPRD, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kesemua aspek yang kami sebutkan di atas tentu akan menjadi faktor yang memperparah pertumbuhan ekonomi Luwu Timur jika tidak segera kita selesaikan,” ujar Erick.
Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya menempatkan perubahan APBD 2026 sebagai instrumen korektif untuk merespons kondisi ekonomi aktual daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi empat aspek yang harus menjadi perhatian, yakni kontraksi ekonomi, ketergantungan pada sektor tambang, risiko fiskal jangka menengah, serta fenomena sosial ekonomi.
Fraksi tersebut juga mengingatkan dampak aktivitas pertambangan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Erick menilai besarnya pendapatan yang diperoleh dari investasi pertambangan tidak serta-merta dapat menutupi berbagai dampak yang muncul apabila persoalan sosial dan lingkungan tidak dikelola dengan baik.
“Dan yakinlah bahwa seberapa pun besarnya pendapatan yang kita peroleh dari hasil investasi pertambangan tidak akan mampu menutupi dampak yang ditimbulkan,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan kemudian menyatakan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan seluruh rekomendasi kritis yang disampaikan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. (*)
