LUWU TIMUR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mendorong Pemerintah Daerah memperkuat diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan.
Dorongan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erick Estrada, saat membacakan pendapat akhir terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (14/9/2026).
Erick mengatakan ketergantungan perekonomian Luwu Timur terhadap sektor tambang perlu menjadi perhatian serius, terlebih sektor nikel saat ini menghadapi kondisi global yang dinilai tidak menentu.
Karena itu, Pemerintah Daerah dinilai perlu mempersiapkan berbagai kemungkinan dengan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Penting bagi kita untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi,” kata Erick.
Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan APBD 2026 merupakan momentum untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan anggaran sekaligus merespons perkembangan ekonomi daerah.
Selain persoalan ketergantungan terhadap pertambangan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti risiko fiskal jangka menengah.
Tingginya belanja rutin disebut perlu menjadi perhatian agar anggaran daerah dapat memberikan ruang yang lebih memadai bagi program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan berbagai fenomena sosial ekonomi yang berkembang, mulai dari konflik agraria, aktivitas pertambangan, kelangkaan BBM dan gas subsidi, dampak lingkungan, kriminalitas hingga kekeringan yang berdampak terhadap pertanian dan perkebunan.
Berbagai persoalan tersebut, menurut Fraksi PDI Perjuangan, perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi kondisi perekonomian daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut dengan catatan sejumlah rekomendasi kritis menjadi perhatian Pemerintah Daerah. (*)
