LUWU TIMUR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mengingatkan Pemerintah Daerah terhadap risiko fiskal jangka menengah yang dapat muncul apabila struktur belanja daerah tidak segera mendapat perhatian.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erick Estrada, saat membacakan pendapat akhir fraksinya terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (14/9/2026).
Erick mengatakan perubahan APBD 2026 harus ditempatkan sebagai instrumen korektif dan bukan sekadar formalitas untuk menyesuaikan anggaran.
Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, terdapat empat aspek penting yang perlu diperhatikan, yakni kontraksi ekonomi Luwu Timur, ketergantungan pada sektor tambang, risiko fiskal jangka menengah, serta fenomena sosial ekonomi.
Khusus terkait fiskal, Fraksi PDI Perjuangan menilai daerah perlu mencermati tingginya belanja rutin.
“Daerah saat ini kelihatannya telah terjebak dengan belanja rutin yang tinggi yang kemudian ini bisa saja menjadi salah satu penyebab mengapa APBD Pokok 2026 belum berjalan maksimal,” ujar Erick.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan anggaran dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan kondisi ekonomi aktual daerah.
Selain persoalan belanja rutin, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai ketergantungan pada sektor tambang menjadi tantangan yang harus diantisipasi dalam jangka menengah.
Diversifikasi ekonomi dinilai penting untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kondisi pasar komoditas pertambangan.
Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyatakan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan meminta rekomendasi kritis yang telah disampaikan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan anggaran. (*)
