LUWU TIMUR – Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang Kabupaten Luwu Timur menyatakan kesiapan untuk kembali menggelar aksi sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Aliansi, Mahyuni, Senin (30/3/2026), yang mengaku prihatin terhadap kondisi yang dinilai terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang jelas dan menyeluruh.
Menurut Mahyuni, aliansi bersama masyarakat terdampak akan kembali turun menyuarakan aspirasi terkait dugaan dampak aktivitas pertambangan, termasuk dinamika proses hukum yang melibatkan sejumlah warga.
“Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang merasa terdampak. Kami berharap ada perhatian serius dari semua pihak terkait,” ujarnya.
Rencana aksi tersebut dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di wilayah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada kawasan lingkar tambang.
Aliansi bersama masyarakat terdampak akan menyampaikan tuntutan secara terbuka kepada pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi berwenang.
Mahyuni juga menyoroti adanya proses hukum terhadap beberapa warga yang sebelumnya melakukan aksi protes. Ia menyayangkan langkah tersebut dan menilai bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus dijaga.
“Hal seperti ini perlu disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap setiap proses yang berjalan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi aksi warga.
Aliansi juga mendorong adanya dialog terbuka antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah guna mencari solusi bersama. Pendekatan komunikatif dinilai menjadi langkah penting dalam meredam potensi konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi lanjutan dari aliansi masyarakat.
Rencana aksi ini mencerminkan dinamika hubungan antara masyarakat dan aktivitas industri di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil peran aktif sebagai mediator guna memastikan setiap persoalan ditangani secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)
