Luwu Timur – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Wahidin Wahid, meminta PT Pertamina Patra Niaga transparan dalam menjelaskan mekanisme penetapan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya bagi kelompok petani dan nelayan. Kamis 05/11/2026
Permintaan tersebut disampaikan Wahidin dalam rapat koordinasi evaluasi distribusi BBM bersubsidi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pertamina Patra Niaga, sejumlah perangkat daerah, serta seluruh pengelola SPBU se-Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, Kamis (5/11/2026).
Wahidin menilai, keterbukaan informasi dari Pertamina sangat penting agar masyarakat, terutama petani dan nelayan, tidak dibuat bingung dengan kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi.
Menurutnya, Pertamina perlu menjelaskan secara rinci dasar perhitungan dan pertimbangan penetapan kuota, bukan hanya menyampaikan batasan penyaluran tanpa memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat.
Ia mengungkapkan, selama ini masih muncul pertanyaan di kalangan petani terkait perbedaan jumlah kuota BBM yang diterima masing-masing kelompok.
Sebagai contoh, terdapat kelompok yang hanya memperoleh kuota 1.000 liter, sementara kelompok lainnya bisa mendapatkan hingga 2.000 liter. Perbedaan ini, kata dia, perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun kesalahpahaman.
“Saya harap teman-teman Pertamina juga terbuka menyampaikan apa sebenarnya masalahnya sampai ada batasan-batasan kuota. Barangkali dengan penjelasan dari teman-teman Pertamina, para petani bisa mengerti,” ujar Wahidin.
Ia menegaskan, jangan sampai minimnya penjelasan justru membuat masyarakat berprasangka negatif terhadap kebijakan distribusi BBM bersubsidi.
Wahidin berharap rapat koordinasi tersebut menjadi ruang diskusi yang terbuka, bukan sekadar forum penyampaian aturan maupun pembatasan kuota.
“Jangan kita berpikir negatif. Dengan pertemuan ini, kita berharap bisa mendapatkan solusi. Kita harap ada keterbukaan dalam diskusi ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar persoalan kuota BBM bersubsidi dibahas secara objektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Sebab, BBM merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat.
Menurutnya, petani dan nelayan membutuhkan kepastian agar aktivitas usaha mereka tidak terganggu akibat ketidakjelasan informasi maupun mekanisme penyaluran.
Wahidin berharap pertemuan tersebut mampu melahirkan solusi konkret dan kesepahaman antara pemerintah daerah, Pertamina, DPRD, serta pengelola SPBU.
Transparansi menjadi kunci agar distribusi BBM bersubsidi berjalan adil, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan kepastian bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Liputan, Munar
