LUWU TIMUR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta pemerintah kabupaten memastikan kepastian pasar dan menjaga kestabilan harga hasil pertanian, terutama saat panen raya.
Usulan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Wahidin Wahid, dalam pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (12/10/2026).
Fraksi Golkar menilai kehadiran pemerintah daerah diperlukan agar petani tidak dirugikan oleh permainan harga yang dilakukan tengkulak ketika hasil panen melimpah.
Menurut pandangan Golkar, perlindungan petani perlu mencakup kepastian pemasaran hasil pertanian, sehingga petani tidak hanya mampu menghasilkan komoditas, tetapi juga memperoleh harga yang layak saat menjual hasil panennya.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengambil langkah yang dapat menjaga kestabilan harga dan memperkuat akses pasar bagi petani, khususnya pada periode panen raya.
Masukan tersebut menjadi salah satu perhatian Fraksi Golkar dalam pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Fraksi Golkar kemudian menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.
Golkar berharap regulasi tersebut dapat menjadi dasar penguatan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi petani di Kabupaten Luwu Timur. (*)
