LUWU TIMUR – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi GPR, Rusdi Layong, dalam rapat paripurna DPRD saat membacakan pendapat akhir terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rusdi mengatakan APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penyusunan APBD menurut Fraksi GPR harus benar-benar menyesuaikan kepentingan rakyat, sehingga manfaat pengelolaan keuangan daerah dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.
“Penyusunan APBD sebaiknya menyesuaikan kepentingan rakyat, artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin,” ujar Rusdi.
Fraksi GPR juga menekankan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yakni mengutamakan pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
Karena itu, program dan kegiatan pemerintah daerah diharapkan disusun secara sistematis dan terukur sebagai respons terhadap kebutuhan daerah.
Fraksi GPR juga mengapresiasi arah kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan sejumlah sektor, seperti pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pertanian, serta sarana dan prasarana atau infrastruktur.
Namun, Fraksi GPR meminta agar kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk bangunan sekolah dan mobiler, mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
Di sisi lain, peningkatan PAD juga dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi GPR kemudian menyatakan dapat melanjutkan tahapan penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Fraksi GPR berharap kerja pemerintah daerah bersama DPRD dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Luwu Timur. (*)
