LUWU TIMUR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur menyoroti pelaksanaan bantuan desa melalui Program Pandu Juara dalam penyampaian pendapat akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sukasman, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jumat (10/7/2026).
Fraksi PDI Perjuangan menilai penyaluran bantuan sebesar Rp2 miliar per desa yang hanya diberikan kepada 33 desa dari total 125 desa perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah.
Selain pemerataan, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya penyusunan SOP yang jelas, penguatan kelembagaan, audit berkala, serta pendampingan terhadap pengelolaan dana desa, khususnya yang diarahkan melalui BUMDes maupun BUMDesma.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, tanpa perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik, anggaran berpotensi berhenti pada level kelembagaan tanpa mampu menggerakkan perekonomian desa secara luas.
Fraksi PDI Perjuangan berharap program pemberdayaan desa benar-benar menghasilkan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tidak memunculkan ketimpangan pembangunan. (*)
