LUWU TIMUR – Kualitas pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam penyampaian pendapat akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Prima Eyza Purnama, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Jumat (10/7/2026).
Fraksi PAN menilai masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas sejumlah pekerjaan infrastruktur yang belum memenuhi harapan.
Menurut Fraksi PAN, munculnya kerusakan pada sejumlah hasil pembangunan dalam waktu relatif singkat menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pengawasan teknis, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemeliharaan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat sistem pengendalian mutu agar setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Selain menyoroti infrastruktur, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas belanja daerah, pemerataan pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, penguatan akuntabilitas kinerja, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, serta peningkatan transparansi pengelolaan APBD.
Meski memberikan sejumlah evaluasi, Fraksi PAN tetap menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (*)
